Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pernyataan seorang pimpinan lembaga negara memiliki konsekuensi moral dan tanggung jawab besar apabila nantinya ditemukan fakta berbeda.
“Kalau Kalapas menyatakan dengan tegas tidak ada peredaran narkoba dan HP di dalam lapas yang dipimpinnya, maka publik juga berhak bertanya: jika suatu saat terbukti ada, siapkah mundur atau siap dicopot dari jabatannya?” tegas Bobby.
Pengawasan terhadap lembaga pemasyarakatan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menekankan pentingnya keamanan, ketertiban, pembinaan, dan pengawasan di lingkungan lapas. Selain itu, penguatan pengawasan internal di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga menjadi bagian penting dalam mencegah peredaran barang terlarang serta potensi penyalahgunaan kewenangan.
Di akhir pernyataannya, Bobby menegaskan bahwa masyarakat tidak membutuhkan sekadar klaim dan pernyataan normatif.
“Publik membutuhkan bukti dan keterbukaan. Karena kepercayaan dibangun dari fakta, bukan hanya pernyataan,” tutupnya.
Laporan AG
