Lapangan pekerjaan di pertanian dan perkebunan misalnya yang tengah galak dilakukan untuk ketahanan dan pertahanan pangan, cukup baik untuk dimaksimalkan — serius — dilakukan, sambil menggiring arah pembangunan di Indonesia untuk kembali berjayanya budaya agraris, hingga budaya maritim yang selama ini diabaikan karena terbuai dengan budaya industri pabrikan yang menyesak di kota. Akibatnya pun, para pemuda menjadi urban meninggalkan lahan sawah dan ladang di desa.
Artinya, budaya agraris dan maritim dapat menekan arus urbanisasi dan hasrat meninggalkan desa jadi merana, meski hidup di perkotaan tidak kalah sengsara dan menderita. Andai semua ini dapat dilakukan dengan baik dan serius oleh pemerintah, minimal kegaduhan kaum buruh dan serikat buruh yang selalu menghadapi tekanan dari pihak perusahaan, terutama tentang upah yang selalu rendah — tidak selaras untuk mencukupi kebutuhan hidup layak — pasti aksi dan unjuk rasa yang nyaris rutin dilakukan setiap tahun atau bahkan setiap bulan karena banyaknya perlakuan yang tidak adil dialami oleh para pekerja, termasuk kebebasan berserikat, bisalah sedikit dapat diredakan.
Karena itu kehadiran pemerintah agar tidak sia-sia memberi dukungan atau bahkan bantuan dalam berbagai bentuk yang dapat menggerakkan ekonomi, politik serta budaya seperti yang sangat diidealkan memperbaiki sistem ikatan tata kerja dari pelayanan jasa yang dilakukan oleh ojek online beroda dua dan beroda empat, agar dapat menjadi bidang pekerjaan yang mampu memberi jaminan terhadap kelangsungan hidup — bukan sebagai pekerjaan sambilan — saat menunggu peluang dan kesempatan kerja di bidang lain yang lebih baik dan menjamin kehidupan di masa depan.
Bidang pekerjaan lain yang perlu dan pantas untuk menjadi perhatian pemerintah — dalam upaya untuk menciptakan ragam lapangan kerja lain — seperti media sosial (medsos) yang berbasis internet dapat dijadikan mitra oleh berbagai instansi maupun lembaga pemerintah, sekaligus untuk menekan konsumsi hoax yang tak mampu diatasi oleh pemerintah — utama Kemenindig — untuk menyuguhkan informasi, publikasi bahkan komunikasi yang sehat bagi masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam perencanaan (usulan) hingga pelaksanaan pembangunan agar lebih baik dan lebih bermanfaat bagi rakyat. Oleh karena itu, pemerintah pun berkewajiban untuk menjaga sikap independensi pekerja pers dalam menunaikan tugas dan fungsinya sebagai lembaga kontrol untuk ikut mendorong upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk mengatasi kemiskinan seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945.
Banten, 26 Desember 2024
