Dewanusantaranews.com – Warga masyarakat tidak hanya patut menyambut gembira atas pernyataan sikap yang tegas dari Presiden Prabowo Subianto pada sidang Kabinet Merah Putih di Istana, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2025 agar aparat penindak hukum menindak tegas perusahaan yang melanggar aturan pertanahan dan kehutanan. Karena yang tidak kalah penting adalah peran serta warga masyarakat untuk ikut memberi dukungan serta aktif melakukan juga pengawasan.
Contohnya tentang masalah yang bergelayut pada PSN PIK-2, harus dipahami bisa terkuak atas jasa dan kegigihan warga masyarakat yang meneriakkan kegundahannya atas pelaksanaan proyek yang memblokir dan mengkapling laut di Pantai Utara Ujung Barat Pulau Jawa, dari Jakarta Utara hingga sepanjang 30,16 kilometer melibas wilayah Tangerang, Banten. Karena itu, peran serta dan sikap kritis warga masyarakat yang ikut ditopang oleh media massa, sangat menentukan keberhasilan dari upaya menegakkan keadilan demi kesejahteraan untuk rakyat.
Permintaan Presiden Prabowo kepada jajaran penegakan hukum agar menindak tegas perusahaan yang melanggar aturan pertanahan dan kehutanan perlu disambut dengan baik sambil meningkatkan daya kritis dan kepedulian terhadap tata kelola negara dan bangsa yang baik untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang ingin terbebas dari kemiskinan dan kebodohan yang menjadi tugas pokok pemerintah untuk mewujudkannya bersama seluruh rakyat.
Prabowo Subianto secara tegas telah memerintahkan kepada unsur penegak hukum, mulai dari Jaksa Agung, BOKP, Polri dan TNI yang wajib dan harus diawasi pula oleh rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang dititipkan kepada mereka sebagai aparat penyelenggara negara dan pemerintahan yang diinginkan bisa lebih baik dan lebih beradab dalam membangun jiwa dan raga bagi seluruh warga bangsa Indonesia.
