Dewanusantaranews.com – Nyanyian Hasto Kristiyanto pun dimulai sejak dirinya resmi ditahan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang selama ini dianggap banyak pihak menjadi alat pemukul lawan politik rezim penguasa yang masih tersisa sosok cawe-cawenya.
Nyanyian Hasto Kristiyanto mengurai kisah tentang revisi UU KPK tahun 2019 yang viral di media sosial, Sabtu 22 Februari 2025. Hasto mengurai kehendak Presiden Joko Widodo saat masih menjabat tahun 2019 untuk mengamankan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution dari jeratan KPK setelah menang dalam Pilkada Solo dan Pilkada Medan tahun 2020.
Biaya revisi untuk melemahkan KPK itu, ungkap Hasta Kristiyanto digelontorkan Joko Widodo 3 juta dollar AS atau sekitar Rp 48 milyar dengan kurs Rp 16.000 per dollar. Kenangan itu, menurut mantan Sekretaris Jendral PDIP ini menjelang Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution hendak mencalonkan diri sebagai Walikota Solo dan Walikota Medan, ungkapnya.
Ketika itu, Hasto Kristiyanto bertanya kepada Presiden Joko Widodo ketika itu sekaligus untuk menguji keseriusan Joko Widodo untuk mencalonkan anak dan menantunya itu.
“Pak Presiden, apakah betul Bapak akan mencalonkan Mas Gibran dan Mas Bobby sebagai Walikota ?”, kata Hasto Kristiyanto mengisahkan pengalamannya bersama Joko Widodo di Istana Negara itu.
“Lho, kenapa Pak Sekjen?” tanya Joko Widodo membalikkan pertanyaan Hasto Kristiyanto saat itu.
“Karena ketika Mas Gibran dan Mas Bobby sebagai Walikota, maka otomatis mereka menjadi pejabat negara, dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi, siap dan berbagai tindakan korupsi lainnya”, ujar Hasto Kristiyanto.
Saat itu, Presiden Joko Widodo sempat termenung pada saat itu, ujar Hasto Kristiyanto. Sehingga merasa pertanyaannya itu sangat mengusik perhatiannya, kata Hasto Kristiyanto. Maka itu, dia pun menegaskan ketika alMas Gibran dan Mas Bobby menjadi Walikota, maka akan sangat rawan terkena operasi tangkap tangan oleh KPK dan aparat penegak hukum. Hingga Hasto Kristiyanto merasa perlu untuk mengingatkan Presiden Joko Widodo bahwa dia sudah menjadi Presiden, lalu buat apa anak-anaknya harus menjadi Walikota juga. Karena sangat beresiko politik mengingat Presiden juga berhadapan dengan begitu banyak pihak yang selalu mencoba berhadapan dengan Presiden.
Beberapa saat kemudian, Hasto Kristiyanto menerima kedatangan seorang Menteri, dan dia mengatakan kepada saya, kata Hasto Kristiyanto sudah mendapat arahan dari Presiden untuk melakukan revisi UU KPK. Sehingga saat itu dijelaskan pasal-pasal penting bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik, kemudian pasal-pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung ke KPK. Karena itu, kata sang Menteri karena ini adalah perintah Presiden, maka dia disarankan untuk bertemu dengan hajaran fraksi di DPR RI dan mencoba menggalang hal-hal yang diperlukan atas perintah Presiden.
Saat itulah, ujar Hasto Kristiyanto seorang Menteri yang menjadi kepercayaan Joko Widodo mengatakan kira-kira akan dibutuhkan dana sekitar 3 juta dollar AS untuk menggolkan revisi UU KPK.
