“Hal ini sangat merugikan ekonomi masyarakat dan menyengsarakan ribuan orang. Ini tentu saja tidak mendukung semangat dari Presiden Prabowo yang pro rakyat, yang cinta rakyat. Yang tidak ingin melihat rakyat menderita. SK Gubernur ini ibarat zombi, seperti mayat yang dibangkitkan dari kubur yang dapat menyengsarakan rakyat,” ungkap Sugiharto.
“Dulu sewaktu PT. CPI beroperasi bertahun-tahun dan kemudian berganti jadi PT. CEVRON, tidak ada masyarakat yang dilarang melakukan transaksi dengan mengunakan legalitas hak milik tanahnya pada radius 100 meter kiri dan kanan jalan sepanjang perlintasan dari Rumbai ke Dumai dan ke Perawang. Warga bebas mengelola tanah hak miliknya untuk kegiatan ekonomi seperti menjaminkan sertifikatnya ke bank, balik nama, mengurus SKGR, membuat IMB, ganti rugi dan lain sebagainya. Sekarang, mau pinjam uang di bank dengan jaminan sertifikat tanahnya tidak bisa. Mau meroya sertifikat saja ditolak BPN. Alasannya, ada surat dari SKK Migas terkait SK Gubri tahun 59 itu. Inikan namanya menyengsarakan rakyat. Bisa mematikan ekonomi warga,” terang Sugi lagi.
Sugiharto menyampaikan kepada seluruh awak media untuk turut andil perjuangkan tanah 100 m kanan dan kiri badan jalan tersebut, mulai dari Kec.Rumbai sampai dengan Kec.Minas hingga Perawang dan berlanjut sampai ke Dumai. Ia meminta untuk mendata masyarakat yang merasa dirugikan oleh adanya SK tahun 1959 yang dikeluarkan Gubri yang berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat itu.
“Dalam waktu dekat, kita akan lakukan upaya hukum dengan membuat gugatan ke Pengadilan dan kita akan meminta agar Pengadilan membatalkan SK Gubri tahun 1959 yang telah menyengsarakan ribuan warga ini,” beber pengacara LBH PWI dan SMSI (Serikat Media Siber) Riau tersebut.
Ia mengharapkan seluruh media, khususnya yang ada di Kandis, harus profesional dalam menyikapi permasalahan ini, dengan menyampaikan pemberitaan yang benar sesuai fakta di lapangan. Diharapkan awak media dapat membantu menginventaris data ribuan warga yang terdampak SK 1959 tersebut.
Sambil menutup acara, semua para awak media yang hadir menikmati hidangan yang telah disediakan dengan makan bersama dan ditutup dengan doa.
Parlindungan Tambunan
