“Konflik ini sudah hampir 20 tahun berlangsung. Ada krisis keadilan yang menimpa masyarakat adat hingga terjadi kriminalisasi. Ada krisis ekologi karena hutan adat dan tanah gambut dihancurkan demi kepentingan korporasi,” kata dia.
“Ada juga krisis marwah adat, khususnya di Tumang sebagai kampung tua. Saat ini anak-kemenakan kita terseret hukum, dan meski kita tidak bisa mengintervensi proses hukum, kita perlu melihat akar masalah konflik ini,” terang Taufik.
Pertemuan tersebut, LAMR Siak menyampaikan beberapa poin penting yang menjadi sikap lembaga adat. Pertama menjaga marwah adat dan masyarakat Kabupaten Siak karena Bupati adalah representasi Kabupaten Siak seutuhnya.
Kedua, apabila PT SSL terbukti melanggar ketentuan perizinan LAMR Kabupaten Siak akan mendorong agar izin usaha PT SSL dapat dicabut oleh Kementerian Kehutanan atas dasar kepentingan masyarakat.
Ketiga dalam menjalankan fungsi sosial, LAMR Kabuaten Siaki akan turun langsung ke lapangan untuk melihat dan mendengar dampak konflik sosial yang dirasakan masyarakat akibat permasalahan ini.
LAMR Siak berharap penyelesaian konflik PT SSL dapat dilakukan secara adil, berpihak kepada masyarakat, dan tetap menjunjung tinggi adat istiadat yang menjadi pegangan hidup di Negeri Istana.
Parlindungan Tambunan
