Ketapang, Kalimantan Barat | 17 Agustus 2025 – Dewanusantaranews.com – Praktik mencurigakan mencuat dari balik konsesi pertambangan PT CMI di Ketapang. Tiga karyawan lapangan perusahaan tambang tersebut tercatat sebagai penerima hibah tanah di area izin usaha pertambangan (IUP). Dugaan rekayasa administratif kian menguat, terlebih hibah itu bertepatan dengan rencana pembangunan jalur transmisi listrik tegangan tinggi (SUTET), yang termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN)
Lahan di area IUP yang di hibahkan dialihkan atas nama karyawan. Menurut pengamat hukum dan kebijakan publik Dr. Herman Hofi Munawar menilai hibah tersebut tidak sah.
IUP hanya memberi hak kelola, bukan hak milik. Menghibahkan tanah jelas melanggar aturan. Itu sudah melampaui kewenangan izin yang diberikan negara,” kata Herman saat ditemui di Pontianak, Minggu (17/8).
Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 35 ayat (1) menegaskan IUP bersifat sementara, wajib dikembalikan ke negara setelah habis masa berlaku, dan tidak dapat dialihkan tanpa izin pemerintah.
Sementara Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 menyatakan hak atas tanah pertambangan bersifat terbatas dan tidak bisa dijadikan objek hibah bebas.
“Ketika pemegang IUP menghibahkan lahan tambang, mereka bertindak seolah-olah pemilik tanah. Padahal secara hukum, tanah itu tetap dikuasai negara,” tegas Herman.
Hibah lahan oleh PT CMI diduga terkait proyek pembangunan SUTET. Menurut sumber investigasi, tanah yang “diatasnamakan” kepada karyawan perusahaan bisa berhak atas pembayaran ganti rugi dari PSN.
