“Kenapa anggaran koperasi Merah Putih yang nyata-nyata menyentuh ekonomi rakyat justru dikurangi, tapi Rp41 miliar dengan mudahnya digeser ke USU? Ada apa ini? Rakyat berhak tahu, Harus nya daripada hibah ke usu mending ke koperasi , pertanian , kesejahteraan rakyat seperti pangan dan panti yang selaras dengan asta cita presiden prabowo!
Sindiran Pedas untuk Gubernur
Gubernur juga sempat menyindir besarnya tunjangan perumahan DPRD Sumut dalam pidatonya. Hal ini langsung dibalas tegas oleh KAPIR.
“Jangan alihkan isu. Kalau ada temuan, silakan periksa sesuai aturan. Tapi jangan gunakan panggung paripurna untuk menyerang balik DPRD. Ketika kesalahan gubernur terkait pergeseran dikuak , mengancam dengan revisi tunjangan perumahan dprd. Apakah ketika kesalahan gubernur dan pemprov diingatkan kembali ke publik , gubernur malah mencari kesalahan kesalahan yang lain lagi untuk menutupi kesalahan nya Itu. Itu tidak elegan dan jauh dari sikap pemimpin yang bijak,” kata Rahmad.
Lima Poin Serangan KAPIR:
Seluruh OPD dan TAPD tidak pernah menjelaskan secara terbuka perubahan APBD 2025.
Pergeseran anggaran dari tahap 1 hingga 7 dilakukan tanpa pemberitahuan resmi ke DPRD.
Penjelasan baru muncul hari ini (17/9/2025), setelah tekanan dari DPRD.
Gubernur Sumut dinilai enggan menjawab secara terbuka soal pergeseran anggaran.
Sindiran Gubernur terhadap tunjangan perumahan DPRD dianggap tidak pantas dan tidak relevan dengan konteks rapat.
“Kami Akan Kawal Terus!”
KAPIR menegaskan tidak akan tinggal diam. Mereka menyatakan akan terus mengawal setiap proses pengesahan dan pelaksanaan APBD Sumut 2025 agar tidak diselewengkan.
“Jika ada penyimpangan, kami akan buka! Kami tidak akan tunduk pada kekuasaan yang menyalahgunakan anggaran rakyat,” pungkas Rahmad Situmorang. *(Tim)*
