“Dari prespektif yang kami lihat dalam beberapa waktu mulai dari sebelumnya dan pasca pencoblosan 27 November 2024 KPUD lubuklinggau sudah beberapa kali di demo oleh penggiat control sosial aktivis dan wartawan yang menuntut ketidak profesional anggota komisioner.
Masih lanjut kata Ferry Isrop.Maka dari itu kami desak aparat penegak hukum (APH) dan pihak pihak terkait untuk membantu mengusut mengenai aksi-aksi aspirasi yang disampaikan oleh penggiat control sosial “DESAK” badan pemeriksaan keuangan untuk segera lakukan audit penggunaan anggaran dana hibah mencapai sekitar 25 miliar agar tidak menjadi penilaian negatif bagi masyarakat kota lubuklinggau terkait kegunaannya.” tegasnya(Tukrimadoni)
