Sumut – Dewanusantaranews.com – MARELAN Sikap apatis dan pengabaian yang diperlihatkan aparatur pemerintah tingkat lingkungan hingga kelurahan kembali menuai sorotan tajam serta keluhan keras dari warga setempat.
Selasa, 10/11/2026
Kasus perselisihan antarwarga yang kian memanas hingga berujung aksi kekerasan fisik berupa pelemparan tempat tinggal milik Irsan Piliang di Jalan Baut, Gang Baut VI, Lingkungan IX, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan, diduga kuat sengaja dibiarkan tanpa adanya penyelesaian konkret maupun penanganan resmi dari pihak berwenang di tingkat lokal.
Insiden perusakan fasilitas rumah tinggal tersebut bermula dari eskalasi konflik sosial antarwarga di lingkungan setempat yang tidak pernah mendapatkan upaya fasilitasi penanganan awal.
Lantaran merasa terancam keselamatan jiwanya serta memikul kerugian materil atas aksi pelemparan tempat tinggalnya, korban atas nama Irsan Piliang telah menempuh ikhtiar persuasif dengan mendatangi langsung Kepala Lingkungan (Kepling) IX, Heryanto, guna meminta penanganan darurat serta penjelasannya untuk menggelar forum mediasi kekeluargaan.
Namun amat disayangkan, Kepling Heryanto secara tegas menolak hadir dan terkesan enggan mengambil tanggung jawab penanganan atas insiden perkelahian warga di wilayah hukumnya.
Tak berhenti di tingkat lingkungan, korban bersama warga yang prihatin juga meneruskan permohonan keadilan ini kepada instansi Kelurahan Tanah Enam Ratus yang dipimpin oleh Lurah Zumirel Ady Shah Putra, S.E. Akan tetapi, hingga berita ini diturunkan, jajaran instansi kelurahan sama sekali tidak menerbitkan surat pemanggilan resmi, tidak memanggil para pihak yang berkonflik, serta tidak memfasilitasi forum dialog apa pun demi memutus potensi intimidasi dan gesekan sosial susulan di lapangan.
Bahkan, sejumlah insan pers dan wartawan telah berupaya melakukan konfirmasi langsung serta menghubungi Kepling IX Heryanto maupun Lurah Tanah Enam Ratus Zumirel Ady Shah Putra, S.E. melalui telepon dan pesan singkat demi mendapatkan ruang klarifikasi yang berimbang.
Namun hingga saat ini, tidak ada respons, balasan, maupun iktikad baik penyampaian keterangan resmi dari kedua pejabat publik tersebut terkait permasalahan yang menimpa warganya.
