“Kami sudah berulang kali mendatangi Kepling Heryanto agar ada pemanggilan serta forum mediasi resmi antarwarga yang berselisih, tetapi Kepling tetap tidak mau hadir mendampingi.
Begitu pula ketika masalah ini kami teruskan ke Lurah Zumirel Ady Shah Putra, S.E., sama sekali tidak ada tindak lanjut, inspeksi lapangan, ataupun pemanggilan terhadap warga yang bertikai.
Aksi pelemparan rumah ini sungguh meresahkan, merusak ketenteraman, dan mengancam jiwa keluarga kami,” ungkap korban saat memberikan keterangan.
Pembiaran dan nihilnya respons dari aparatur pemerintahan desa/kelurahan terhadap aksi perusakan rumah serta perkelahian warga ini dinilai sebagai bentuk pengabaian nyata terhadap tugas pokok penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum).
Padahal sesuai ketentuan perundang-undangan tata kelola pemerintahan daerah, Kepling dan Lurah merupakan garda terdepan di tingkat akar rumput yang wajib mendeteksi dini, memediasi, serta memadamkan gesekan sosial di tengah warganya sebelum meluas menjadi aksi kriminalitas pidana yang lebih berat.
Sebagai bentuk penegakan disiplin aparatur sipil negara dan perlindungan hukum bagi warganya, laporan keluhan ini secara resmi telah dilayangkan sebagai tembusan langsung kepada Camat Medan Marelan, Dr. Zulkifli Syahputra Pulungan, S.STP., M.AP., serta Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas.
Masyarakat dan korban mendesak agar jajaran pimpinan Pemerintah Kota Medan beserta Camat Medan Marelan Dr. Zulkifli Syahputra Pulungan segera turun ke lokasi untuk melakukan evaluasi total, memberikan teguran keras, serta menindak tegas Kepling IX Heryanto dan Lurah Zumirel Ady Shah Putra, S.E.
Atas dasar itu pula, warga meminta jaminan perlindungan keamanan menyeluruh dari aparat penegak hukum guna mencegah potensi aksi anarkis lanjutan di Jalan Baut, Kelurahan Tanah Enam Ratus.
Laporan AG
