Simalungun – Dewanusantaranews.com – Kejaksaan Negeri Simalungun melaksanakan kegiatan Entry Meeting Pengawalan Proyek Pembangunan Strategis (PPS) Tahun Anggaran 2026 bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun, H. Munawal Hadi, S.H., M.H., didampingi Kepala Seksi Intelijen, Yudhi Saputra, S.H.,Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Fuad Farhan Sriyadi, S.H. beserta Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Kejaksaan Negeri Simalungun. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, Frits Ueki Prapanca Damanik, S.E., M.Si., Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Simalungun, Simson Sauttua Pardomuan, S.STP., Inspektur Daerah Kabupaten Simalungun, Roganda Sihombing, A.P., M.Si., bersama para pejabat dan pihak terkait lainnya.kamis (30/7/2026)
Pelaksanaan Entry Meeting Pengawalan PPS Tahun Anggaran 2026 merupakan langkah prosedural dan preventif dalam rangka mengawal program strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun agar dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terhindar dari potensi terjadinya tindak pidana korupsi.
Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjaga integritas, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pekerjaan.
Kegiatan Entry Meeting ini menjadi langkah awal untuk membangun kesamaan persepsi antara seluruh pemangku kepentingan terkait pelaksanaan pekerjaan, ruang lingkup kontrak, mekanisme koordinasi, pengawasan, pengendalian mutu, sistem pelaporan, serta tanggung jawab masing-masing pihak dalam menjaga keberhasilan pelaksanaan proyek.
Dalam pelaksanaan program strategis tersebut, turut dibahas berbagai aspek teknis dan yuridis yang perlu menjadi perhatian bersama, salah satunya terkait adanya perubahan Standar Satuan Harga (SSH) yang berdampak terhadap perubahan volume/output kegiatan mobilier.
