Nasional II – Dewanusantaranews.com – Pasca terungkapnya Kasus Mega Korupsi di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) bentukan Presiden Prabowo sepekan lalu, membuat Publik kecewa.
Namun, Keberhasilan pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dalam membongkar dugaan mafia pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat apresiasi dari Masyarakat luas.
Akan tetapi, penindakan tersebut dinilai banyak pihak, tidak boleh hanya berhenti di tingkat pusat saja, melainkan harus di perluas hingga ke daerah-daerah yang diduga menjadi sarang praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan program strategis nasional itu.
Sorotan tajam juga datang dari Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat – Himpunan Aktivis Republik Indonesia (DPP HARI), H.M.Nezar Djoeli.ST yang meminta seluruh Jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Se-i Indonesia mengikuti langkah tegas Kejaksaan Agung dalam membongkar dugaan mafia MBG, khususnya yang berkaitan dengan penentuan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), penunjukan pihak tertentu, hingga dugaan permainan proyek di daerah.
“Keberanian Jajaran petinggi Kejaksaan Agung dalam membongkar mafia MBG patut di apresiasi. Ini menunjukkan kinerja nyata kepada Presiden Prabowo Subianto. Prestasi tersebut harus menjadi contoh bagi seluruh Kejati dan Kejari Se – Indonesia untuk berani juga membongkar berbagai dugaan korupsi yang terjadi di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) hingga ke daerah,” ucap Nezar, Selasa (09/06/2026).
Menurut Nezar, Jaksa Agung harus segera menginstruksikan seluruh jajarannya untuk melakukan penyelidikan dan audit, serta,penindakan terhadap berbagai laporan dugaan korupsi yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG di seluruh wilayah Nusantara.
Nezar menilai, apabila praktik-praktik koruptif tersebut tidak segera diputus, maka program unggulan Presiden Prabowo berpotensi menjadi ladang korupsi baru yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
“Presiden harus tegas memberantas korupsi yang terjadi di BGN. Mata rantai permainan ini harus di putus sampai ke tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota. Jika tidak, dikhawatirkan akan lahir model korupsi gaya baru yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam program yang sejatinya diperuntukkan bagi kepentingan rakyat,” tegas Nezar lagi. .
