DPP HARI juga berharap Kepala BGN yang baru melakukan evaluasi menyeluruh terhadap para koordinator wilayah dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan program MBG di lapangan.
Menurut Nezar, banyak laporan yang menyebut adanya dugaan praktik monopoli pemasok bahan baku dan dominasi kelompok tertentu dalam pengelolaan dapur-dapur MBG. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menutup akses pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang seharusnya menjadi bagian dari rantai ekonomi program tersebut.
“Jangan sampai program MBG hanya memperkaya segelintir orang melalui praktik kolusi dan monopoli pemasok. Jika UKM lokal tidak dilibatkan, maka ekonomi daerah tidak bergerak. Padahal tujuan program ini seharusnya menciptakan pemerataan manfaat ekonomi dan membantu pelaku usaha kecil menengah,” ujarnya.
Ia mendesak BGN melakukan mutasi besar-besaran terhadap koordinator wilayah yang dinilai terlalu dominan dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.
“Koordinator wilayah harus dievaluasi total. Jangan sampai kewenangan mereka terlalu besar sehingga membuka ruang kolusi dan praktik rente. Jika tidak mampu menjalankan tugas secara profesional dan transparan, lebih baik dicopot atau diberhentikan,” pungkasnya.
HARI menegaskan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan program tersebut bersih dari praktik KKN di seluruh tingkatan pelaksanaannya (Se-Indonesia), agar sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo. *(Red DNN)*
