Simalungun – Dewanusantaranews.com – Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih, menghadiri High Level Meeting (HLM) TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) bersama pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara dalam rangka pengendalian inflasi menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1447 H.
Pertemuan berlangsung Jum’at (6/2/2026) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Muhammad Bobby Afif Nasution dan dihadiri unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara, perwakilan kementerian terkait, pimpinan instansi vertikal, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara, serta perangkat daerah terkait.
HML TPID Sumut ini mengusung tema “Akselerasi Ketahanan Pangan untuk Mendukung Program Strategis Nasional”, dengan fokus utama pada langkah antisipatif pengendalian inflasi di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Ramadhan dan Idulfitri.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara, Dr. Rudy B. Hutabarat, menyampaikan bahwa tekanan inflasi berpotensi meningkat, seiring naiknya permintaan bahan kebutuhan pokok. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi TPID melalui peningkatan pasokan, kelancaran distribusi, serta stabilisasi harga.
Rudy juga menegaskan bahwa, Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah Sumatera Utara Tahun 2025–2027 menjadi pedoman bersama untuk pengendalian inflasi yang terarah dan berkelanjutan, dengan dukungan penuh dari Bank Indonesia.
Sementara itu, Gubsu, Muhammad Bobby Afif Nasution dalam sambutannya menegaskan bahwa pengendalian inflasi menjelang Idulfitri menjadi perhatian serius pemerintah provinsi.
Gubsu menekankan pentingnya komunikasi publik yang efektif untuk mencegah kepanikan masyarakat, penguatan peran TPID di daerah, serta optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendukung rantai pasok komoditas pangan strategis.
Selain itu, Gubsu juga mendorong kerja sama antar daerah surplus dan defisit pangan guna menekan disparitas harga, serta meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kenaikan harga dan memastikan kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok.
