Siak – Dewanusantaranews.com – Bupati Siak, Afni, turun langsung mengecek satu-persatu kendaraan dinas roda empat, yang berasal dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Siak yang dipusatkan di halaman kantor Bupati Siak, Tanjung Agung, Kelurahan Mempura, Kamis, (7/8/2025) pagi.
Langkah tegas ini, diambil Bupati Afni upaya penataan aset daerah serta perbaikan sistem pengelolaan aset milik Pemerintah Daerah agar lebih baik, khususnya kendaraan dinas, demi menekan pemborosan dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.
“Pagi ini saya sengaja meminta seluruh mobil dinas dikumpulkan. Kita ingin mulai menata dari hal yang kecil. Karena jika dibiarkan, contoh kendaraan dinas yang sudah tua, perawatannya jika terus dianggarkan akan akan terjadi pemborosan anggaran,” kata Afni di halaman Kantor Bupati.
Ia minta kerjasama Inspektorat dan Badan Keuangan Daerah (BKD) Bidang Aset untuk melakukan pemeriksaan, pendataan menyeluruh, termasuk menelusuri kondisi fisik, legalitas, dan kelayakan ekonomis seluruh kendaraan dinas yang di pakai dan di pegang ASN
“Kita akan cek kondisi kendaraan dan siapa saja pemegang kuncinya. Termasuk berapa kunci yang dipegangnya dan bagaimana pertanggungjawaban terhadap aset-aset tersebut,” tegas Afni.
“Setiap OPD wajib memberikan laporan mengenai kondisi dan penggunaan kendaraan dinasnya. Kalau ada mobil yang sudah tidak layak pakai dan biaya perawatannya mahal, lebih baik kita lelang saja,” pinta Afni.
Bupati Afni juga menekankan pentingnya pemerataan pemanfaatan aset kendaraan dinas. Menurutnya, banyak perangkat kampung dan anggota BAPEKAM dari wilayah terpencil yang kesulitan akses transportasi, sehingga membutuhkan dukungan kendaraan dinas.
“Kalau ada kendaraan yang tidak digunakan, alihkan saja ke yang lebih membutuhkan. Jangan dibiarkan menganggur, padahal banyak saudara kita di kampung yang sangat memerlukan,” ujar nya.
Sebanyak 523 unit kendaraan dinas menjadi sasaran pemeriksaan, terdiri dari 451 unit mobil dinas dan 72 unit bersal dari sewa. Pemeriksaan fisik dilakukan oleh tim gabungan dari Inspektorat dan bagian aset daerah, termasuk pengecekan dokumen, pembayaran pajak, serta kesesuaian penggunaan.
