Bupati Afni juga minta setiap OPD tidak menambah kendaraan dinas baru di masa mendatang. “Jika ternyata sistem penyewaan lebih hemat secara anggaran, kita pertimbangkan ke depan untuk tidak beli mobil baru. Gunakan yang ada saja,” imbuhnya.
Ia menambahkan, pengecekan ini juga upaya penertiban administrasi aset daerah, yang bertujuan meningkatkan transparansi, memastikan bahwa penggunaan kendaraan dinas sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan operasional pemerintah daerah.
“Keuangan daerah kita sedang tidak sehat, kami ingin memastikan setiap kendaraan dinas, benar-benar digunakan oleh perangkat daerah yang berwenang dan tercatat secara administrasi sebagai aset daerah,” kata dia.
Dari pendataan yang dilakukan Bupati Afni bersama Inspektorat dan Badan Aset BKD ditemukan 100 mobil dinas tidak layak operasional dan tahun rendah, sehingga terdata disiapkan untuk dilelang.
“Kita temukan tadi 70 mobil dinas yang sudah tua, ditambah 30 unit yang masih dalam pendataan. Jadi jumlahnya 100, itu besok kita lelang,” sebutnya.
Bupati mengajak seluruh jajaran untuk bersama-sama mencari potensi pendapatan dan mengefisienkan pengeluaran, termasuk dari sektor aset.
“Kendaraan itu nilainya akan terus turun, tidak seperti tanah. Maka harus kita manfaatkan seoptimal. Hari ini kita mendata mobil dinas, kemudian motor, selanjutnya nanti kita akan mendata rumah dinas, dan aset tanah,” tutupnya
Bupati Afni berharap, upaya ini menjadi langkah awal menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Parlindungan Tambunan
