Pontianak Kalbar – Dewanusantaranews.com – Program pemerintahan Presiden Prabowo untuk menjadikan swasembada pangan sebagai prioritas utama patut mendapat dukungan dari seluruh stakeholder, terutama pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota terang Dr Herman Hofi Munawar pengamat kebijakan publik pada awak media pada hari Senin 17 Febuari 2025.
Terang Herman Hofi, Kita sadari bersama bahwa ketahanan pangan adalah kunci utama yang sangat urgent di tengah-tengah ekonomi yang tidak stabil saat ini. Bahkan, seharusnya bukan sekadar swasembada pangan menuju ketahanan pangan semata, melainkan Indonesia seharusnya menargetkan dalam jangka menengah (4-5 tahun) agar Indonesia dapat menjadi lumbung pangan dunia.
Tentu saja, untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah harus segera menentukan langkah-langkah strategis.
Langkah-langkah tersebut harus jelas, terukur, dan tidak menimbulkan masalah lingkungan hidup atau ekosistem.
Dari berbagai pemberitaan, kabarnya Kementerian Kehutanan akan membabat 20 juta hektar hutan dan melakukan pemutihan 3 juta hektar terhadap HGU perkebunan sawit.
Jika informasi tersebut benar, kami sangat menyayangkannya. Menteri Kehutanan seharusnya berpikir lebih komprehensif. Pembabatan 20 juta hektar untuk lahan pertanian hanya akan menimbulkan masalah baru pada ekosistem. Kondisi ekosistem kita saat ini sudah sangat membahayakan, bahkan sudah berada dalam zona merah.
Pembabatan tersebut tidak hanya akan menimbulkan dampak lingkungan semata, tetapi juga akan merusak sosial budaya masyarakat adat, terutama di daerah Kalimantan, Papua, dan Sumatra.
