Dewanusantaranews.com – Gelombang PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) di Indonesia terus menggulung dan melantak seperti air bah — akibat kondisi dan situasi ekonomi yang tidak kunjung membaik, bahkan cenderung semakin memburuk — tidak hanya melanda sektor pekerjaan tertentu saja, tapi kini telah melanda pekerja jurnalis televisi, seperti yang terjadi pada PT. Intermedia Capital Tnk, induk perusahaan PT. Cakrawala Andalas Televisi (ANTV) yang dialami 57 karyawan sebagai bagian dari strategi efisiensi. Arhya Winastu Satyagraha, Direktur Intermedia Capital mengakui adanya PHK massal di divisi produksi ANTV, katanya setelah melalui pertimbangan yang matang serta sikap hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai aspek strategis untuk mengubah struktur biaya dan fixed cost suoaya tetap relevan dan kompetitif dengan persaingan yang semakin ketat, ujarnya kepada pers Rabu, 25 Desember 2024.
Langkah efisiensi ini, imbuhnya bertujuan untuk memperbaiki struktur biaya sekaligus menjaga stabilitas keuangan ANTV dan MDIA. Hasil pendapatan yang menurun sebesar 21 persen dari Rp 615 milyar pada kuartal III tahun 2024 menjadi Rp 483 milyar, setelah itu bisa membalikkan kerugian menjadi laba bersih Rp 100 milyar. Angka ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya (2023) yang didera kerugian Rp 62 milyar.
Kondisi dan situasi keuangan sejumlah perusahaan lainnya — tak hanya di sektor penerbitan– utama di sektor industri jauh lebih parah dan gawak, sehingga tidak sedikit yang (terpaksa) tutup dan mem-PHK buruh dalam jumlah yang cukup banyak. Laporan resmi dari pemerintah, katanya baru 80 ribuan di Indonesia. Sementara yang tidak tercatat boleh jadi lebih banyak dari jumlah uang dilaporkan.
Soalnya pun, laporan yang diperkecil jumlahnya ini — biasa — untuk sekedar menenteramkan kegundahan publik — karena akan menimbulkan akses beruk seperti tindakan kejahatan yang mulai menggejala muncul di mana-mana dalam berbagai bentuk dan model hingga penipuan hingga judi online yang menandai sulitnya lapangan kerja.
Celakanya, pemerintah cq Kementerian Ketenagakerjaan tak berbuat apa-apa, kecuali sibuk memantau proses PT. Sritex yang sudah banyak merumahkan tenaga kerjanya. Artinya, fungsi dan tugas Kementerian Ketenagakerjaan tak hanya sekedar menjadi pengawas, tetapi juga perlu dan patut menstimulan — stau bahkan idealnya — bisa menciptakan dan menyediakan lapangan kerja baru yang beragam jenis dan jumlahnya di berbagai daerah di seluruh Indonesia.
