Karena itu, ia meminta perangkat daerah memperkuat persiapan sejak tahap awal, termasuk penyusunan perencanaan, kelengkapan dokumentasi, hingga penetapan harga yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Perencanaan dan dokumentasi itu penting, agar berbagai persoalan dapat diantisipasi sejak awal,” ujar Riko.
Ia menambahkan, mitigasi risiko tidak boleh berhenti sebagai formalitas dalam kegiatan sosialisasi, tetapi harus diterapkan sebagai budaya kerja di lingkungan pemerintahan.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Siak berharap aparatur semakin memahami aspek hukum pengadaan, mampu mengambil keputusan secara profesional sesuai ketentuan, serta mengantisipasi potensi risiko hukum sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
Dengan demikian, pengadaan barang dan jasa tidak hanya memastikan anggaran terserap sesuai prosedur, tetapi juga menjamin setiap belanja pemerintah menghasilkan manfaat optimal bagi masyarakat.
Parlindungan Tambunan












