Masyarakat Kalbar pun merasa lega dengan sikap tegas Wakil Gubernur yang mendesak agar sistem barcode ini segera dihapus. Mereka berharap perjuangan ini terus didorong hingga kebijakan yang dinilai menyulitkan ini benar-benar dicabut.
“Kami berharap Pak Wakil Gubernur terus memperjuangkan penghapusan sistem barcode dalam pembelian Pertalite. Kami juga meminta DPR RI dan DPD ikut bersuara agar kebijakan Pertamina ini dievaluasi,” ujar salah satu warga Hasan
Masyarakat menegaskan bahwa sistem digital seharusnya mempermudah, bukan malah memperumit kehidupan rakyat. Jika penerapan sistem ini justru menambah beban, maka sudah seharusnya dihapus demi kesejahteraan bersama.
Sumber : Dr Herman Hofi Munawar Law
Red//98
