Deli Serdang – Dewanusantaranews.com – Sudah dua tahun lamanya proses belajar-mengajar di SMP Negeri 2 Galang berpindah-pindah lokasi akibat polemik kepemilikan tanah dengan Al-Washliyah. Akibatnya, para guru dan siswa harus menumpang belajar di SMP Negeri 1 Galang, yang kondisi yang jauh dari kata layak.
Tak ayal, sejumlah guru menyampaikan kegelisahannya atas ketidakpastian yang terus berlarut-larut.
“Kami ini guru, tentu taat pada perintah pimpinan. Tapi melihat anak-anak belajar dalam kondisi seperti ini membuat hati kami hancur,” kata Sri Wardani didampingi Sarifah Aini Siahaan dan Masidana Siahaan, guru SMPN 2 Galang, kepada awak media Selasa (15/072025)
Perpindahan SMPN 2 Galang dimulai pada Januari 2023, setelah keluar putusan Mahkamah Agung yang memenangkan pihak Al-Washliyah atas lahan sekolah. Kemudian atas instruksi Dinas Pendidikan daerah itu, seluruh kegiatan belajar harus dikosongkan.
“Kami pindah ke SD di Desa Pisang Pala hampir setahun. Tapi akhir tahun terjadi pembacokan terhadap pekerja sekolah. Orang tua resah dan akhirnya kami direlokasi ke SMPN 1 Galang,” ujar Sarifah kepada awak media
Kondisi tersebut diperparah dengan sikap Ketua DPRD Deliserdang Zakky Shari yang dianggap tak adil dalam menyikapi polemik. Para guru menyuarakan kekecewaan karena selama dua tahun mereka berpindah-pindah tanpa kehadiran wakil rakyat, namun Ketua DPRD justru muncul saat konflik dengan Al-Washliyah mencuat, ” Ada apa dengan Ketua DPRD dan wakil nya ini
“Kami juga warga Deliserdang, tapi kenapa kami tidak dianggap? Kami kecewa. Dari awal kami terombang-ambing, beliau tidak pernah hadir. Tapi ketika ada kejadian kemarin, tiba-tiba beliau muncul. Apakah kami ini bukan warga Deliserdang juga? Siapa yang sebenarnya terzalimi?” ujar para guru penuh keprihatinan.
Guru menilai, kemunculan Ketua DPRD justru memperkeruh situasi. Mereka mempertanyakan keberpihakan dewan yang seharusnya menjadi penyeimbang dan pembela rakyat tanpa diskriminasi.
Namun, ditengah-tengah polemik yang ada kondisi belajar saat ini di SMP Negeri 2 Galang tak lebih baik. Mereka masuk siang, tanpa kegiatan upacara, ekstrakurikuler, atau ruang guru yang layak. Siswa datang dari Desa Patumbukan dan wilayah perkebunan, dengan jarak tempuh yang jauh.
“Ada siswi menangis karena harus jalan kaki cukup jauh dari kebun untuk cari kendaraan ke sekolah. Ini menyayat hati kami,” tutur Masidana.
Transportasi menjadi hambatan utama para siswa di SMP Negeri 2 Galang. Ada siswa yang terpaksa berhenti sekolah karena tidak ada kendaraan. Bahkan, orang tua murid membentuk aliansi agar bisa menjembatani komunikasi kami sebagai guru,” tambah Sri Wardani.
Ironisnya, di tengah polemik yang tak kunjung selesai, SMPN 2 Galang hingga kini tidak memiliki kepala sekolah. Hanya ada PKS (Pelaksana Kegiatan Sekolah) yang tidak punya wewenang formal untuk menyampaikan aspirasi ke Dinas.
“Kami merasa lengkap sudah penderitaan kami. Tidak ada pemimpin, tidak ada suara kami yang didengar secara struktural. Andai ada kepala sekolah, kami bisa menjelaskan kondisi kami secara resmi. Sekarang kami benar-benar sendiri,” keluh mereka.
Jumlah siswa juga menurun drastis. Dari yang sebelumnya lebih dari 500 orang, kini tersisa kurang dari 240 siswa. Mayoritas orang tua di Patumbukan memilih menyekolahkan anak mereka ke tempat lain karena akses yang sulit.
“Kami tidak berharap banyak. Kami hanya ingin ada kepastian, di mana kami ditempatkan. Kami pun tak ingin kembali ke gedung lama, karena pasti akan terus jadi sengketa. Yang kami harapkan hanyalah tempat yang aman dan nyaman untuk belajar,” kata mereka lirih.
