Selain itu, Akademisi Universitas Hasanuddin, Ir. M. Rijal Idrus, M.Sc., Ph.D pun menyoroti pentingnya perguruan tinggi dalam menyiapkan SDM unggul, sementara unsur intelijen dan aparat penegak hukum mengungkap kerawanan pelabuhan di Sulsel sebagai pintu masuk kejahatan transnasional.
Kolonel Laut Lukas dari Pusinfomar TNI yang hadir turut mengusulkan sistem pertahanan maritim berbasis nelayan, mencontoh maritime militia Tiongkok untuk deteksi dini.
BMKG Sulsel melalui Andy memaparkan rencana pemasangan radar tsunami dan aplikasi digital InaWIS, meski diakui masih ada kendala sosial-budaya karena nelayan kerap mengabaikan peringatan dini.
Selanjutnya dari sisi udara, Kolonel Penerbang Putu dari KODAU II menjelaskan peran TNI AU dalam pengamanan ALKI II, sementara Basarnas Sulsel menyoroti keterbatasan data akurat dalam operasi SAR.
Setelah rakor tersebut, Kemenko Polkam pun mengunjungi Markas Komando Daerah Maritim (Kodaeral) VI Makassar. Dalam kunjungan itu, Kodaeral VI memaparkan posisi strategis Selat Makassar sebagai simpul pertahanan maritim nasional sekaligus jalur vital yang berdekatan dengan IKN. Meski demikian, mereka mengakui masih ada kesenjangan antara tuntutan operasional dengan ketersediaan alutsista dan infrastruktur.
