” Perlu kami sampaikan bahwa mayoritas Penduduk Haranggaol kecuali beberapa Pengusaha yang dimodali oleh Pengusaha Pakan atau model gaya pembodohan tidak mampu lagi berkeramba karena adanya monopoli volume dan lahan sehingga Petani tidak lagi hidup ber KJA, saya mohon Kepada Presiden Prabowo Subianto supaya hadir di Haranggaol untuk membantu masyarakat asli Haranggaol tidak mampu lagi berusaha di Haranggaol” tambahnya.
” Kita juga apresiasi kehadiran DPD RI di Haranggaol baru baru ini,seharusnya Pemerintah kabupaten cq camat membuat usulan atau tegoran akan penambahan KJA di Haranggaol ,kami kwatir ada konflik horizontal di Haranggaol akibat pembiaran oleh oknum pihak kecamatan , bahkan sampai saat ini tidak ada tindakan tegas baik berupa teguran namun diduga melakukan pembiaran dianggap perbuatan melawan kebijakan yang disepakati di gedung merah Putih.
Publik minta ketegasan atas dampak lingkungan
Oknum camat diduga tak bekerja sesuai SOP
Diduga oknum camat tidak ada membuat laporan seolah olah tidak ada masalah di Haranggaol.
” Dari berbagai aktvitas penyampaian aspirasi ke pihak terkait kami ingatkan supaya pemerintah ada sikap dan tanggung jawab akan momok penambahan KJA di Haranggaol” tutupnya.
Laporan AG
