Selain itu, pengelolaan keuangan dan kebijakan desa juga perlu mendapatkan perhatian lebih. Jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan anggaran desa, evaluasi mendalam harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Inspektorat, bukan hanya sekadar menyalahkan kepala desa.
Peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi langkah strategis agar tata kelola pemerintahan berjalan lebih efektif dan transparan.
Dengan koordinasi yang lebih erat antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa, diharapkan desa-desa di Kalimantan Barat dapat benar-benar menjadi motor penggerak pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Sumber : Dr Herman Hofi Munawar
Red//98
