Dalam pernyataannya, Herman juga menanggapi kritik Bupati Kubu Raya yang sempat menyinggung peran aparat penegak hukum dalam pengawasan lingkungan. Ia menilai pernyataan tersebut justru kontra-produktif.
Menuding aparat penegak hukum yang menjalankan tugas pelestarian lingkungan hanya akan melemahkan sinergi antarlembaga dan memperkeruh suasana,” katanya.
Dr. Herman mendorong agar Pemkab Kubu Raya bersama aparat hukum dan masyarakat segera duduk bersama untuk merumuskan kebijakan transisi yang adil.
Solusi jangka panjang tidak boleh menghukum masyarakat miskin. Perlu pendekatan berbasis dialog, edukasi, dan pemberdayaan—bukan sekadar razia dan larangan sepihak,” tambahnya.
Ia mengusulkan penerapan sistem tebang-pilih, pemulihan hutan mangrove berbasis partisipasi warga, serta diversifikasi ekonomi lokal sebagai jalan tengah antara pelestarian dan keberlangsungan hidup masyarakat.
Lingkungan dan kesejahteraan tidak harus dipertentangkan. Keduanya bisa berjalan bersama jika ada kemauan dan itikad baik dari semua pihak,” pungkasnya.
Sumber : Dr Herman Hofi Munawar
Jn//98
