Sebagai penulis buku, Dr. Herman Hofi Munawar menjelaskan bahwa karyanya lahir dari keprihatinan terhadap tumpang tindih interpretasi hukum dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurutnya, permasalahan bukan terletak pada kekurangan aturan, melainkan pada ketidaksamaan penafsiran di antara para pemangku kepentingan.
Regulasi kita sudah lengkap. Masalahnya ada pada penafsiran. Pengadaan ini secara hukum lebih dominan di ranah administrasi dan perdata. Aspek pidana baru muncul bila ada niat korupsi yang terang,” jelas Dr. Herman.
Ia juga menyoroti fenomena ketakutan di kalangan pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam mengambil keputusan, yang berpotensi melumpuhkan sistem pelayanan publik.
Ketakutan untuk menandatangani dokumen atau menjadi PPK bisa berdampak sistemik. Bila roda pengadaan terganggu, maka pelayanan publik pun terganggu dan masyarakat yang akan menanggung akibatnya,” tambahnya.
Buku ini merupakan karya ke-9 dari Dr. Herman Hofi Munawar, yang secara sistematis membahas persoalan pengadaan dari berbagai aspek, termasuk kerangka hukum administratif, keperdataan, hingga potensi jeratan pidana.
Acara peluncuran ini sekaligus menjadi ruang dialog strategis antaraktor hukum, pemerintah, dan masyarakat sipil dalam upaya mendorong tata kelola pengadaan yang transparan, akuntabel, dan sesuai hukum. Harapannya, buku ini menjadi panduan hukum praktis yang memperkuat profesionalisme dan keberanian para pelaku pengadaan di seluruh Indonesia.
Jn//98
