“Di PPDI adalah tempat kita untuk meng upgrade diri untuk efektifitas dan profesionalisme Pers. Karena hanya dengan strategi itu kita akan berhasil mencapai tujuan undang-undang Pers dalam rangka mengawal perjalanan sebuah bangsa dan penegakan konstitusi Negara. Ada 280 juta rakyat Indonesia yang mempercayakan hak-hak mereka kepada Pers. Posisi kita sebagai wadah Pers harus mampu mengidentifikasi permasalahan Pers secara akurat dan objektif agar ada perbaikan untuk Pers yang diharapkan masyarakat” Jelas Ketua Umum DPP-PPDI, Feri Sibarani.
Feri menjelaskan, bahwa motivasi dan tujuan pendirian organisasi Pers PPDI adalah demi sebuah hak-hak konstitusional masyarakat pada umumnya dan perbaikan Kehidupan Pers yang mampu mengikuti perkembangan kemajuan teknologi informasi global. Terutama memfokuskan program untuk meningkatkan dan mengembangkan Kehidupan Pers secara utuh.
“Kita harus jujur dengan kondisi Pers Indonesia secara umum. Pesan Kode etik dan profesionalisme Pers dalam undang-undang Pers itu hari ini tidak lebih dari sekedar onggokan kertas. Mudah saja, coba kita hitung tingkat rasio dari jumlah wartawan dan media yang benar-benar bekerja profesional. Pasti kita temukan perbandingan yang tidak masuk akal. Wartawan dan media yang profesional itu sangat minim, sementaara jumlah wartawan dan media luar biasa banyaknya. Ini ada masalah serius. Inilah tugas PPDI yang harus melibatkan pemerintah” Sebut Ketua Umum DPP-PPDI, Feri Sibarani.
Disisi lain, Feri juga berkomitmen untuk membedah persoalan hukum yang diduga di lahirkan oleh sejumlah peraturan dewan Pers. Menurutnya, kebijakan Dewan Pers telah berkontribusi membuat sejumlah persoalan, termasukn dikotomi diantara Pers secara nasional. Walaupun Feri saat dikonfirmasi lebih lanjut mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu mengindentifikasi secara cermat, potensi-potensi masalah yang dimaksud.
“Sebagai wadah Pers Nasional, PPDI Dengan sendirinya tentu bertangung jawab untuk membedah segala bentuk persoalan Pers di Indonesia. Dari hulu hingga ke hilir semua akan kita petakan. Tanpa itu, mustahil permasalahan kehidupan Pers Indonesia yang sudah parah ini dapat kita selesaikan. Ini sesungguhnya menjadi domain Pemerintah. Karena dengan tingkat permasalahan yang kian memburuk dalam kehidupan Pers, dipastikan akan berdampak pada pemberitaan dan Infomasi yang tidak membangun untuk Indonesia secara umum” Ungkap Feri.
Reporter : FIT
