HS diketahui merupakan keponakan dari BR, sosok mantan anggota DPRD yang ditengarai masih memiliki pengaruh politik di wilayah tersebut.
Adanya relasi kekeluargaan dan perlindungan politik ini diduga menjadi tameng kokoh yang membuat praktik pungli parkir liar di Marelan terus beroperasi tanpa tersentuh hukum.
Publik Menagih Ketegangan Aparat Penegak Hukum
Kondisi jalanan yang kerap lumpuh total tak pelak memantik kemarahan warga dan para pengguna jalan yang setiap hari terjebak dalam penderitaan kemacetan.
Pemerintah Kota Medan dan instansi terkait terkesan menutup mata dan seolah mengacuhkan derita masyarakat demi membiarkan oknum-oknum tak bertanggung jawab meraup keuntungan pribadi di atas bahu jalan publik.
Masyarakat kini mendesak aparat penegak hukum, baik Kepolisian maupun Inspektorat Kota Medan, untuk segera turun tangan secara intensif.
Penindakan tidak boleh hanya menyasar juru parkir kecil di lapangan, tetapi wajib membongkar hingga ke akar-akarnya, termasuk memproses hukum oknum Dishub serta oknum ormas yang menjadi dalang dan menikmati jatah ‘uang panas’ dari kesengsaraan warga.
Catatan Redaksi: Seluruh uraian dalam laporan ini dirangkum berdasarkan informasi dan keterangan awal yang dihimpun dari pihak pelapor/sumber warga di lapangan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi atau klarifikasi formal dari pihak-pihak maupun instansi terkait yang disebutkan.
Laporan AG
