Ketua PGRI Riau, Prof Dr Adolf Bastian S.Pd M.Pd berkali-kali mendapat teguran keras dari Ketua KNPI Provinsi Riau, yang dianggap Risih terhadap setiap upaya Pengawasan Masyarakat, terutama terkait dengan Penggunaan Keuangan Negara seperti Dana BOS dan BOSDA.
“Kalau seandainya Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan itu tidak menggunakan Anggaran Negara maupun Daerah, barulah berlaku sikap yang disampaikan Ketua PGRI Riau tersebut, ini kok justru Risih dengan Kehadiran teman-teman LSM maupun Media, sekali lagi kami tegaskan! bahwa kalau memang benar Bersih, kenapa harus Risih?” ungkap Larshen Yunus, yang saat ini digadang-gadang menjadi Calon Ketua Umum DPP KNPI pada hajatan Kongres Pemuda Indonesia di akhir tahun 2025 ini.
PUBLIK PATUT MENYOROTI SOSOK Ketua PGRI Provinsi Riau, Prof Dr ADOLF BASTIAN S.Pd M.Pd, yang di Nilai Tipis Telinga dan Sarat Akan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
Prof Adolf Bastian sendiri merupakan sosok yang berpengalaman dalam Dunia Pendidikan. Ia terpilih sebagai Ketua PGRI Provinsi Riau periode 2024-2029 melalui Konferensi XXIII PGRI Riau di Hotel Furaya pada tanggal 13 Juli 2024 yang lalu. Ia memiliki Latar Belakang sebagai Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning (UNILAK) dan Rektor Universitas Pasir Pangaraian, di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul).
PROFIL SINGKAT Prof Dr Adolf Bastian S.Pd M.Pd:
– Jabatan: Ketua PGRI Provinsi Riau periode 2024-2029
– Latar Belakang Pendidikan: Doktor dalam bidang Pendidikan
– Pengalaman: Dekan Sekolah Pascasarjana Kampus Unilak, Rektor Universitas Pasir Pangaraian, di Kabupaten Rokan Hulu (ROHUL).
– Visi: Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Riau melalui Transformasi dan Adaptasi Teknologi Digital.
“Ingat dan Camkan ya! kalaupun banyak kita dengar terjadi Peristiwa Hukum Pemerasan maupun Intimidasi dari para oknum Wartawan maupun LSM, jangan disamaratakan. Mayoritas dari berbagai Kasus (Perkara) tersebut, sarat akan tindakan Kriminalisasi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan. Karena, apabila benar Jadi Tersangka Kasus Pemerasan!!! maka yang memberi dan yang menerima uang harus sama-sama kena dan di tangkap, bukan justru sebaliknya. Lagi-lagi kami tegaskan, kalau memang bersih, kenapa harus risih” akhir Ketua KNPI Provinsi Riau Larshen Yunus, seraya menutup pernyataan persnya.
