Rapat yang digelar oleh Kemenko Polhukam ini merupakan bagian dari evaluasi nasional terhadap indikator IKP di berbagai provinsi. Data IKP Banten tahun 2024 disebut menunjukkan stagnasi dalam beberapa aspek, termasuk akses informasi publik dan perlindungan terhadap jurnalis.
Sebagai tindak lanjut, Kemenko Polhukam akan memfasilitasi koordinasi lintas sektor untuk peningkatan kualitas pers di daerah, termasuk pelatihan bersama jurnalis dan aparat penegak hukum, advokasi perlindungan hukum bagi wartawan, serta penegakan aturan terhadap media yang tidak memiliki sertifikasi resmi.
Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua Dewan Pers, Direktur Ekosistem Media Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Banten, serta perwakilan media lokal dan nasional, termasuk dari Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI).
“Jika tidak kita jaga hari ini, maka ruang demokrasi kita akan diisi oleh suara-suara yang tidak bertanggung jawab. Inilah saatnya semua pihak kembali ke prinsip dasar: kebebasan pers harus dibarengi dengan integritas dan profesionalisme,” tutup Eko.
Pewarta //98
