“Jadi, sepeda motornya nanti ada dua, satu untuk Kepala Desa dan satu untuk BPD. Mereka yang akan membeli sendiri kendaraannya, tidak difasilitasi oleh Pemprov maupun Pemkab,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (PMD – Dukcapil) Riau, Djoko Edy Imhar mengatakan, selain bantuan anggaran pembelian kendaraan operasional tersebut, tahun ini Pemprov Riau mengalokasikan anggaran sebesar Rp.318.199.529.000 untuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa. Bantuan tersebut disalurkan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Indeks Desa Membangun (IDM).
Namun, bantuan yang diberikan disesuaikan dengan klasifikasi BUMDes. Dengan demikian, maka besaran bantuan yang diberikan jumlahnya berbeda -beda ( variatif).
“Tahun ini kami menyiapkan anggaran untuk BKK Desa sebesar Rp.318 miliar lebih. Bantuan tersebut disalurkan melalui BUMDes dan besarannya berbeda -beda,” ujar Djoko menutup.
