Boleh jadi untuk mantan presiden, mungkin tidak bisa dikenakan sanksi penjara seperti aparatur negara lainnya, karena bagi mantan presiden berada dalam wilayah bebas, tetapi secara etis jelas tidak elok dilakukannya. Sebab cawe-cawe yang dilakukan mantan presiden pasti mendapat perhatian serius dari masyarakat, sehingga wajar dan patut mendapat perhatian hingga kecaman dari berbagai pihak.
Resikonya memang cukup beralasan untuk diduga masih memiliki ambisi untum dapat kembali berkuasa seperti periode sebelumnya.
Topik cawe-cawe dalam Pilkada tahun 2024 ini embrionya memang sudah berkembang biak sejak Pemilihan Presiden pada Pemilu 2024. Karena itu cukup alasan untuk diduga adanya ambisi yang meyakinkan untuk tetap dapat menentukan sosok Presiden Indonesia yang akan terpilih selanjutnya, sebagai birahi dan ambisi pada kekuasaan yang masih tersisa dan masih terpendam.
Jikapun cawe-cawe seperti yang dimaksud dari putusan MK yang melarang keterlibatan anggota TNI/Polri dan ASN atau PNS ino sungguh hendak ditegakkan, sungguhkah dapat diyakini untuk dilakukan terhadap mereka yang culas tetap melakukan pelanggaran yang telah diharamkan. Lalu bagaimana penindakan terhadap yang bersangkutan, sementara aparat penegak hukumnya pun tidak cukup meyakinkan hendak menegakkan hukum yang harus dikakukan oleh petugas yang memiliki kewenangan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai penegak hukum di negeri ini. Apalagi kemudian yang melakukan.pelanggaran atau cawe-cawe itu adalah pejabat yang lebih tinggi kedudukan serta jenjang kepangkatan nya.
Toh, pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2024 di Indonesia sudah banyak yang diprotes oleh masyarakat yang mendambakan proses demokrasi di berjalan baik dan sehat, tanpa kecurangan dan keculasan. Artinya, dalam pertanyaan yang paling sederhana adalah, sungguhkah aparatur negara yang tidak netral alias cawe-cawe untuk memenangkan jagoannya dalam Pilkada 2024 fi Indonesia benar akan dikenakan sanksi pidana ?
Sungguh fantastis !
Banten, 17 November 2024
