Banten – Dewanusantaranews.com – Pengabaian etika dalam politik yang terjadi adalah bar-barian untuk mencapai tujuan apapun yang diinginkan. Pengabaian etika dalam menyikapi masalah lingkungan, telah menimbulkan kerusakan.
Namun pengabaian etika dalam usaha ekonomi selalu menimbulkan sikap kecurangan. Tidak jujur dan bahkan sering dibarengi oleh tipu daya dan kebohongan. Tetapi tidak berarti dalam aktivitas sosial tidak diperlukan etika, moral dan akhlak mulia yang patut dikedepankan. Sebab etika dalam aktivitas sosial justru lebih banyak diperlukan untuk diterapkan dalam berbagai segi dan sektor yang selalu memerlukan etika, moral dan akhlak manusia yang mulia, karena diharapkan juga bisa ikut menjaga tatanan etika dan moral serta akhlak komunitas yang bersangkutan secara menyeluruh dan komprehensif sifatnya.
Posisi agama dalam etika, moral dan akhlak manusia yang mulia, dapat dikatakan sebagai penyedia bekal semata. Tuntunan dan pengajaran dari bilik agama terkesan telah gagal menuntun arah manusia menuju kebaikan. Akan tetapi, bahan olahan yang telah disediakan oleh agama cukup banyak dan berkelimpahan. Hanya saja tenaga ahli peracik menu yang dapat disajikan dengan baik, enak dan sedap untuk dilahap tidak cukup memadai untuk menyesuaikan dengan suka cita selera mereka yang perlu melahap menu bergizi itu.
Dalam tatanan sosial disekitar tempat tinggal saja, cukup banyak yang menghadapi situasi disharmoni. Bahkan tidak jarang terjadi ketegangan dan perseteruan, akibat masing-masing pihak tidak mampu memposisikan diri lebih bersikap dewasa dari yang lain. Sementara etika atau unggah-ungguh sangat diperlukan tanpa harus mengurangi harga diri yang tidak boleh dikurangi sedikit pun.
Dalam tata pemerintahan yang terkait erat dengan pencegahan hukum dan perundangan-undangan, keresahan rakyat tampak diekspresikan dalam berbagai bentuk, mulai dari pernyataan lisan melalui media sosial berbasis internet hingga aksi dan unjuk rasa dengan mengerahkan masa turun ke jalan raya menuju instansi atau pihak yang dianggap bertanggung jawab untuk mengatasi masalah yang telah menimbulkan keresahan rakyat.
Tata kelola terhadap pemerintahan yang baik dan benar tidak boleh dirusak karena dampaknya akan sangat merugikan rakyat banyak secara langsung maupun tidak langsung dalam berbagai segi kehidupan.
Kebijakan impor bahan pangan yang dimotivasi oleh keinginan memperoleh keuntungan pribadi, jelas telah sangat merugikan petani Indonesia, sehingga ogah melanjutkan pekerjaannya sebagai petani, baik untuk lahan miliknya sendiri apalagi untuk lahan garapan sewaan dari orang lain.
