Keterlibatan banyak pihak — yang sementara ini baru melibas pejabat di daerah terkait dengan kegaduhan Proyek Strategis Nasional untuk pengusaha swasta — PSN PIK-2 — jelas terkait dengan pejabat di tingkat pusat yang belum tersentuh, karena masih mampu berkelit dan menghalang-halangi aparat penegak hukum yang terkesan gamang untuk segera menindak mereka yang berkomplot itu.
Pernyataan Presiden Direktur Agung Sedayu Group, Letnan Jendral Nono Sampono jelas mengatakan, tidak mungkin Agung Sedayu Group membangun tanpa ijin yang jelas dan pasti memiliki kekuatan hukum. Jadi sindikat dari pemberian ijin yang sudah dibatalkan itu, perlu pertanggung jawaban yang jelas. Sebab pihak perusahaan pun tidak boleh dirugikan, seperti pembenaran terhadap warga masyarakat pesisir Utara Laut Tangerang, Banten yang tidak boleh dijadikan korban.
Alasan Presiden Prabowo Subianto untuk menerapkan efisiensi anggaran di kementerian, lembaga pemerintah dan pemerintah daerah demi dan untuk masyarakat. Lalu ada yang membangkang menentang kebijakan Presiden untuk melakukan penghematan agar pengeluaran yang tidak perlu dan mubazir sekedar ingin mencuri anggaran dapat dibersihkan. Mereka yang melawan kebijakan Presiden ini memang harus dibersihkan. Perlu direshuffle dari birokrasi yang merasa kebal hukum. Sebab upaya menghemat dana anggaran pengeluaran ini demi rakyat, untuk memberi makan anak-anak rakyat, kata Prabowo Subianto saat memberi sambutan di acara Kongres ke XVIII Muslimat NU, di Jatim Expo, Surabaya, pada 10 Februari 2025. Ia mengecam banyak acara diskusi, studi banding mau belajar tentang pengentasan kemiskinan ke Australia. Padahal, Australia itu salah satu dari 10 negara terkaya di dunia. Jadi sungguh tidak masuk akal melakukan studi banding tentang kemiskinan ke Australia, seperti yang diungkapkan Presiden.
Prabowo Subianto menegaskan yang berhak dinas ke luar negeri itu hanya mereka yang melakukan tugas atas nama negara. Bahkan untuk lima tahun ini enggak perlu ada yang ke luar negeri. Karena dia tak ingin ada pejabat atau pegawai pemerintah yang mencari-cari alasan dinas ke luar negeri, karena ingin memanfaatkan fasilitas negara untuk jalan-jalan dan bersenang-senang saja.
Pernyataan terhadap mereka yang merasa kebal hukum ini yang berperilaku seperti raja kecil ini patut dibersihkan atau direshuffle. Bila tidak mereka akan menjadi penghambat program yang hendak dicapai oleh Kabinet Merah Putih untuk mengatasi masalah rakyat.
Banten, 12 Februari 2025
