Padahal, pembahasan revisi UU TNI dapat dilaksanakan di Gedung DPR RI yang telah lebih dari cukup untuk disebut mewah dan lengkap fasilitasnya yang dibiayai oleh uang rakyat. Maka itu, perayaan Ketua DPR RI itu terkesan sangat menghina serta merendahkan pengetahuan rakyat yang telah dikhianati dan dianggap bodoh, seakan-akan tidak memahami kebijakan efisiensi yang tengah dilakukan pemerintah demi dan untuk rakyat. Sehingga nilai dari pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintah dari APBN dan APBD dari Tahun Anggaran 2025 itu yang disebut bernilai Rp 306,69 triliun tidak dapat dipercaya demi dan untuk kepentingan rakyat. Padahal, dari rincian efisiensi itu disebutkan Rp 356,1 triliun merupakan efisiensi belanja dari kementerian dan lembaga. Dan Rp 50,59 triliun dari pengurangan dari transfer untuk pemerintah daerah.
Masalahnya, ketika pemerintah melakukan pembiaran terhadap perilaku DPR RI yang melakukan pemborosan dengan melakukan rapat di hotel mewah itu, bukan cuma sekedar membuat rakyat tidak percaya terhadap sikap kepatuhan yang harus dihormati dan ditaati, tetapi juga membuat rakyat kecewa dan dapat beranggapan sama, untuk tidak mematuhi kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah. Paling tidak telah terjadi pembangkangan atau pengkhianatan pada perilaku adil yang telah diamanahkan oleh konstitusi kita.
Banten, 28 Maret 2025
