Ganesha Abadi – Dewanusantaranews.com – Pembatalan sertifikat dan pembongkaran pagar laut di Pantai Utara Ujung Barat Pulau Jawa patut diapresiasi, tetapi masalah ini tidak bisa dianggap selesai begitu saja. Penyelidikan lebih mendalam diperlukan untuk mengungkap siapa pemberi dan penerima hak ilegal tersebut, serta menghukum para pelaku yang terlibat dalam praktik culas ini.
Jacob Ereste menegaskan bahwa penyalahgunaan kebijakan oleh aparat pemerintah melalui persekongkolan dengan pihak tertentu merupakan kejahatan serius yang tidak dapat dibiarkan. Selain merugikan pemerintah dan rakyat, tindakan ini juga menggerus rasa keadilan masyarakat.
“Jika tidak ada reaksi unjuk rasa serta pemberitaan yang viral, mustahil kejahatan seperti ini terbongkar. Maka dari itu, penyelidikan harus dilakukan secara menyeluruh agar kerugian negara dan rakyat dapat dikembalikan. Aparat yang terlibat harus diberi sanksi berat untuk memberikan efek jera,” ujar Jacob, Jumat (24/01/2025).
Jacob juga mendukung tuntutan Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau Titiek Prabowo Subianto, agar biaya pembongkaran pagar laut yang telah menimbulkan kerugian besar diganti oleh pihak yang bertanggung jawab.
Dalam kasus ini, sejumlah nama tokoh penting disebut-sebut terlibat dalam kepemilikan SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) yang menjadi dasar pemagaran laut. Beberapa di antaranya adalah:
Laksamana Madya TNI AL (Purn.) Freddy Numberi, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2004-2009, yang disebut sebagai komisaris di perusahaan pemegang SHGB, PT Cahaya Inti Sentosa.
Letnan Jenderal (Purn.) Nono Sampono, yang kini menjabat Presiden Direktur PT Agung Sedayu Grup.
