“Minyak kita suatu hari akan habis. Kita harus menyiapkan pintu-pintu ekonomi yang lain,” katanya.
Karena itu, pemerintah daerah mendorong KITB menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis industri. Investasi yang masuk diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
Selain mendorong investasi dan pemenuhan hak masyarakat, Pemkab Siak membuka peluang kerja sama ekonomi dengan Lembaga Adat Melayu. Kerja sama itu diarahkan untuk menciptakan sumber pendanaan alternatif bagi lembaga adat sehingga pelestarian adat dan budaya tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
Afni berharap DPRD, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan bersama-sama menjaga iklim investasi di Siak.
Menurut dia, keberhasilan investasi bukan hanya diukur dari besarnya modal yang masuk, tetapi juga dari manfaat yang diterima masyarakat.
Dengan masuknya investasi Rp1,6 triliun ke KITB, Pemkab Siak menargetkan kawasan tersebut menjadi salah satu penggerak ekonomi baru.
Ukuran keberhasilannya diarahkan pada terciptanya lapangan kerja, tumbuhnya usaha masyarakat, peningkatan pendapatan, dan semakin luasnya manfaat investasi bagi warga Siak.
Parlindungan Tambunan
