Keterlibatan lansung pemerintah desa diduga mempengaruhi pemilihan
Integritas pengurus
dan mestinya Transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan warga, bahkan bisa berdampak buruk untuk pengelolaan Menerjemen kedepan.
Tuntutan warga soal transparansi dan akuntabilitas menjadi semakin krusial. Wandi mendesak evaluasi menyeluruh agar dana miliaran ini tidak disalahgunakan. Pemerintah pusat, provinsi, hingga pemerintah kabupaten Melawi juga diharapkan turun tangan untuk mengaudit proses dan memastikan koperasi dikelola nantinya sesuai kepentingan bersama.
Tidak hanya itu, Dia juga menyampaikan aturan melarang adanya hubungan kekeluargaan antara pengurus dan perangkat desa sudah jelas.Semua pengurus Kopdes Merah Putih harus bersih, tidak boleh bermasalah, dan tidak boleh memiliki relasi keluarga dengan Kepala Desa atau aparat desa,jadi Kades dan perangkat mesti paham itu,” tegasnya.
Warga berharap langkah-langkah pengawasan dan evaluasi ini benar-benar dijalankan, supaya Kopdes Merah Putih nantinya bisa kembali ke jalur yang benar: menjadi milik bersama, bukan milik segelintir orang Desa atau kades.
Sumber : Wandi
Penulis : MS.
