“Bukan zamannya lagi memonopoli pelayanan publik. Justru pola kokreasi dan kolaborasi baik yang akan meningkatkan kualitas layanan yang kita berikan,” tambahnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik, Ajib Rakhmawanto, dalam laporannya menyampaikan bahwa KIPP telah dilaksanakan selama 10 tahun dan telah memberikan dampak positif.
“Berdasarkan hasil evaluasi, KIPP mendorong budaya inovasi di instansi pemerintah khususnya mengakselerasi penciptaan inovasi pelayanan publik, serta mendorong instansi untuk beradaptasi terhadap perubahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” kata dia.
Sejak pertama kali digelar, kompetisi ini telah mencatat lebih dari 24.442 inovasi, menghasilkan 1.065 top inovasi, dan 263 di antaranya telah direplikasi di lebih dari 901 instansi dan 2.011 organisasi penyelenggara pelayanan publik.
Pada KIPP 2025 ini, KemenPANRB memperkenalkan sejumlah penyempurnaan, seperti penyesuaian tema, pelibatan lebih luas masyarakat dan pengguna layanan dalam proses penilaian, serta pemberian penghargaan tidak hanya kepada instansi, tetapi juga kepada para inovator.
Sosialisasi berlangsung dari tanggal 9–11 April 2025 diikuti 671 instansi dari seluruh Indonesia, termasuk BUMN dan BUMD. Materi yang disampaikan meliputi kebijakan umum dan teknis penyusunan proposal inovasi pelayanan publik.
(MC Kabupaten Siak/hms/Rahma)
