2. Redaksi membuka ruang Hak Jawab bagi semua pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
3. Redaksi mengecam segala bentuk ancaman, intimidasi, intervensi, maupun upaya suap terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik.
4. Redaksi berkomitmen untuk melanjutkan investigasi sesuai prosedur dan kode etik jurnalistik.
Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
Pasal 4 ayat (1): Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
Pasal 4 ayat (2): Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran.
Pasal 18 ayat (1): Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan tindakan yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan tugas jurnalistik dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.
Pasal 5 ayat (1): Pers wajib memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma agama, kesusilaan, dan rasa kesopanan.
Pasal 5 ayat (2): Pers wajib melayani Hak Jawab.
Pasal 18 ayat (2): Perusahaan pers wajib melayani hak jawab tersebut.
2. Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Dewan Pers
Pasal 1: Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
Pasal 3: Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, dan tidak mencampurkan fakta dengan opini menghakimi.
Pasal 8: Wartawan Indonesia tidak menerima suap.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Pasal 368 KUHP: Terkait dugaan pemerasan.
Pasal 335 KUHP: Terkait perbuatan tidak menyenangkan dan ancaman.
Pasal 263 KUHP: Pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu (terkait identitas/atribut jika terbukti).
4. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
Mengatur sanksi terhadap pelaku illegal logging, termasuk pengangkutan, penampungan, dan memperjualbelikan hasil hutan ilegal.
Redaksi berkomitmen untuk terus melakukan investigasi secara profesional serta menjaga integritas pemberitaan demi kepentingan publik. Setiap pihak yang disebut dalam rilis ini dipersilakan memberikan klarifikasi resmi agar informasi dapat tersaji secara berimbang, objektif, dan sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.
(TIM)
