2. kurang transparan dan tidak melibatkan masyarakat sekitar dalam pengerjaan pembangunan Brigif 36/HM.
3.Mempertanyakan pemberitaan mistar id.tgl 6/mei /2026 soal ijin persetujuan bangunan gedung (PBG) brigif TP 36/HM .
Aksi damai tersebut menuntut transparansi informasi proyek, pertanggungjawaban dampak lingkungan, dan mempertanyakan dugaan praktik monopoli serta harga penawaran proyek yang dianggap tidak sehat.
Aksi tersebut dinakhodai langsung oleh Ketua Terpilih Zulkarnain Sinaga dan Sekretaris Terpilih Jhonhier.
Mengingat penting dan krusialnya persoalan ini, Ketua aksi meminta agar secepatnya direspon oleh pihak terkait baik pemerintah Daerah, aparat penegak hukum.
(Red/AG/Taruli clarisa Tambunan SE)
