Melihat fakta yang terjadi — mulai dari pengalihan dana yang seharusnya untuk penanganan pandemi, biaya peresmian yang besar, anggaran tambahan belasan miliar rupiah untuk pelengkap fasilitas, hingga sepinya pemanfaatan — masyarakat meminta Komisi Pemberantasan Korupsi segera turun tangan menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Penyelidikan harus mencakup seluruh proses mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia jasa pembangunan maupun peresmian, pelaksanaan pekerjaan di lapangan, penggunaan bahan bangunan, hingga sumber dan pemanfaatan dana pinjaman yang setiap tahun menyedot anggaran daerah. Pengeluaran berulang tanpa manfaat nyata dinilai sebagai pemborosan yang merugikan keuangan daerah.
Karena ikut menyetujui proyek tersebut saat menjabat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur yang kini menjabat pun diminta dipertanggungjawabkan keterlibatannya. Stadion bernilai ratusan miliar rupiah ini seharusnya tidak hanya dibangun sekadar menghabiskan anggaran, melainkan dirancang agar dapat memberikan manfaat ekonomi dan pendapatan bagi Provinsi Banten.
Wartawan dewanusantara.com telah berupaya meminta tanggapan dan penjelasan resmi dari Gubernur Banten terkait seluruh dugaan tersebut. Namun hingga berita ini ditayangkan, belum ada jawaban maupun penjelasan yang diterima dari pihak pemimpin daerah tersebut.
Kondisi ini menuai kecaman luas. Pembangunan dan peresmian stadion yang menelan biaya begitu besar namun minim pemanfaatan dinilai tidak tepat guna dan tidak tepat sasaran. Masyarakat menuntut agar segera dicari pengelola tetap sehingga aset bernilai besar ini tidak terus menjadi beban bagi anggaran daerah dan rakyat Banten.
(Mei Sartika)
Foto : doc, Gedung Banten Internasional Stadium diabadikan dari udara
