Selain itu, ia juga menekankan pentingnya percepatan penyelesaian administrasi dan kontrak kegiatan, pengendalian belanja, serta efisiensi sesuai regulasi.
“Bapak ibu semua saya harap juga jangan segan melaporkan hambatan yang memperlambat realisasi. Kita akan carikan solusi bersama BKD dan bagian terkait,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Siak, Raja Indoor Parlindungan Siregar, menegaskan pentingnya pendataan belanja wajib sebagai dasar penyusunan proyeksi keuangan daerah.
“Untuk mengetahui kondisi keuangan real kita ini kedepannya, saya minta OPD segera melaporkan belanja wajib seperti gaji ASN, PPPK, maupun honorer. TPP serta biaya listrik, air, dan internet ke BKD,” kata dia.
“Dengan perhitungan ini, kita nantinya bisa mengetahui kekuatan riil keuangan daerah. Termasuk kewajiban kita melunasi pihak ketiga, sekaligus menyiapkan proyeksi anggaran tahun mendatang,” terangnya.
Ia menambahkan bahwa laporan rekapitulasi belanja wajib akan membantu pemerintah daerah menjaga stabilitas fiskal.
Menurutnya, langkah ini juga menjadi dasar penentuan prioritas penggunaan anggaran di tengah terbatasnya ruang fiskal saat ini.
Parlindungan Tambunan
