Bupati juga menyoroti rendahnya capaian ISPO di Kabupaten Siak, yang baru sekitar 1.226 hektare atau 0,6 persen dari total potensi. Ia menilai hambatan ini dipengaruhi oleh keterbatasan SDM, perubahan regulasi, dan lemahnya koordinasi kelembagaan petani.
“Forum ini harus hidup. Kita harus menyesuaikan dengan setiap perubahan kebijakan dari pusat. Dan jangan tinggalkan petani kita meraba-raba sendirian,” tegas Bupati Afni.
Ia meminta agar dibentuk sekretariat kecil forum di bawah Bapperida sehingga ada ruang konsultasi bagi petani dan koperasi yang kesulitan menyiapkan dokumen teknis, terutama terkait PSR dan sarpras.
“Kita pemerintah ini simpul dari semua kepentingan. Tugas kita membantu, mempermudah, bukan menyulitkan,” tambahnya.
Kabid Ekonomi dan SDA, Andi Darmawan, ST, MT menegaskan forum ini menjadi ruang penting untuk mempercepat proses administrasi proposal PSR, sarpras, dan berbagai bantuan perkebunan lainnya. Menurutnya, banyak proposal petani dan koperasi tertunda karena kendala teknis seperti penyusunan peta, gambar, dan perhitungan teknis jalan produksi.
“Kendala utama yang disampaikan petani adalah mereka tidak bisa membuat peta dan gambar. Melalui sekretariat forum ini, kita bisa meminta bantuan ke PU untuk menghitung dengan sertifikasi teknis yang dibutuhkan,” jelas Wawan.
Parlindungan Tambunan
