Menurut dia, persoalan tersebut menunjukkan bahwa kondisi fiskal daerah berpengaruh langsung terhadap kemampuan pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat.
Selain sektor pendidikan, Pemkab Siak juga memperkuat pelayanan administrasi kependudukan dengan sistem jemput bola. Petugas mendatangi rumah warga yang kesulitan mengakses kantor pelayanan, termasuk lansia, ibu hamil, hingga anak-anak yang membutuhkan dokumen kependudukan.
“Ketika warga kami tidak mampu datang ke kantor camat, maka pegawai kami yang datang ke rumah-rumah lansia, datang ke rumah ibu hamil, sampai membuatkan KTP bagi anak-anak. Jadi, perempuan dan anak-anak tetap mendapatkan hak-hak pelayanan dasar mereka sampai ke pelosok kampung,” katanya.
Afni menegaskan, penghargaan Parahita Ekapraya bukanlah tujuan utama pelaksanaan PUG di Kabupaten Siak. Menurut dia, penghargaan seharusnya menjadi bentuk apresiasi atas kerja pemerintah dalam melayani masyarakat, bukan sasaran yang mengalahkan substansi pelayanan.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah menyampaikan data dan fakta secara objektif selama proses verifikasi. Data yang tidak akurat, kata dia, berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak tepat sasaran.
“Kalau data kita palsu, nanti pengambilan kebijakannya juga palsu dan apa yang kita perjuangkan menjadi tidak tepat sasaran,” tegasnya.
Rapat virtual itu, dibuka Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta Pemerintah Daerah Wilayah I KemenPPPA, Eni Widiyanti, Ketua Tim Verifikator KemenPPPA, Hanifah dan Plh Sekda Siak, Fauzi Asni, bersama Ketua TP PKK Kabupaten Siak Siti Sarifah.
Parlindungan Tambunan
