Namun kenyataannya setelah dikoreksi hanya mampu di angka Rp2 triliun hingga Rp2,1 triliun. Dan juga ada hutang Rp. 327 miliar yang harus dilunaskan.
“Oleh karena itu, kami mohon maaf, untuk saat ini, belum bisa memberikan kejelasan untuk mengangkat kawan-kawan semua menjadi PPPK Penuh waktu karena kondisi keuangan Daerah yang tidak memungkinkan,” sebutnya.
Selain itu, sambung Afni, adanya peraturan pemerintah yang menegaskan bahwa belanja pegawai maksimal hanya oleh 30 persen dari APBD.
Akan tetapi, sambungnya, Pemerintah Kabupaten Siak akan terus berupaya mencari jalan serta solusi bagaimana nantinya Honorer R2 dan R3 Data Base BKN Tahap 1 ini, bisa diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu.
“Saya sangat paham dan mengerti dengan apa yang di rasakan kawan-kawan, karena di Forum R2 dan R3 ini, juga ada kawan, sahabat bahkan adik saya sendiri. Kami akan mencari solusi serta skema terbaik bagaimana nantinya kawan-kawan semua bisa diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu kedepannya,” ucapnya.
Afni menambahkan, ia dan pihak terkait akan segera berkonsultasi dengan BKN dan Kementrian PanRB untuk mencari skema dan jalan terbaik serta solusi agar R2 dan R3 di Kabupaten Siak bisa diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu.
“Mari sama-sama kita berjuang agar Honorer dengan status R2 dan R3 di Kabupaten Siak, bisa segera diangkat menjadi PPPK Penuh waktu. Semuanya butuh waktu, kami akan usahakan,” kata dia lagi.
“Saya minta nanti ketika saya konsultasi ke BKN dan Kementerian PanRB ada perwakilan Forum Honorer R2 dan R3 yang ikut dengan saya,” pungkas Afni menyudahi pertemuan itu.
Parlindungan Tambunan
