“Kami diminta menyusun APBD serealistis mungkin. Pendapatan jangan dinaik-naikkan, harus sesuai kondisi riil di lapangan, sehingga ketika fiskal sakit bisa cepat disehatkan dan tidak menumpuk utang,” kata Afni.
Menurut Afni, efisiensi yang dilakukan Pemkab Siak mencapai sekitar Rp700 miliar. Kemendagri juga meminta Siak menahan pembukaan lelang pekerjaan baru, kecuali untuk kegiatan yang benar-benar krusial.
Selain efisiensi belanja, pembahasan dengan Kemendagri mencakup strategi peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, digitalisasi, inovasi pengelolaan pendapatan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kemendagri juga menyatakan siap mendampingi penghitungan kembali Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Siak.
Afni mengatakan Pemkab Siak akan tetap mengawal hak daerah atas DBH sekaligus menjaga agar APBD tetap sehat.
“Prinsipnya APBD Siak harus sehat, kewajiban diselesaikan dan hak Siak dari pemerintah pusat juga terus kita kawal,” ujar Afni.
Kemendagri juga disebut siap mendampingi Pemkab Siak dalam menghitung kembali Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima daerah.
Bagi Afni, dukungan pemerintah pusat menjadi modal penting bagi Kabupaten Siak untuk menjalankan proses pemulihan fiskal.
Parlindungan Tambunan
