“Di Samarinda, Rumah Sakit Umum Daerah juga dibangun dengan dana Rp1,1 triliun. Dan ada contoh CSR yaitu di Kota Bogor, museum yang dibangun tanpa APBD, tetapi melalui crowdfunding. Jadi filantrop-filantrop lokal yang diminta bantuan untuk membangun museum di sana,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Bima menekankan, optimalisasi aset daerah menjadi kunci peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Banyak aset daerah belum dikelola maksimal karena pencatatan yang lemah atau status kepemilikan yang belum jelas. Kemendagri, katanya, akan mendorong Pemda melakukan inventarisasi dan membuka peluang kerja sama pemanfaatan aset, baik jangka pendek maupun panjang. Dalam konteks ini, keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih dinilai dapat menjadi instrumen strategis.
“Nah, hari ini Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung program Kopdes, ini juga akan menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh daerah, kota/kabupaten untuk melakukan inventarisasi aset-aset daerah. Mana aset yang bisa dikerjasamakan terkait dengan unit-unit usaha Kopdes,” tegasnya.
Selain itu, Bima Arya juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi fiskal, transformasi layanan pajak daerah, integrasi sistem informasi keuangan daerah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Dengan demikian, pemanfaatan pendanaan alternatif dapat berjalan lebih optimal. Ia memastikan Kemendagri siap mendampingi Pemda melalui pembinaan, pengawasan, serta evaluasi berkala berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Di Kemendagri ini ada komponen-komponen yang terkait, yang melakukan pengawasan penguatan kapasitas daerah. Kita mendorong, mendampingi, memberikan pendampingan, juga evaluasi rutin. Tadi ada SIPD, Pak Ketua [rapat]. Jadi ada sistem informasi secara real-time,” tandasnya. *(Red DNN)*
Sumber : Rilis Pers Puspen Kemendagri
