“Ini anggaran negara, uang rakyat. Pertanyaannya sederhana, dasar perhitungannya apa? Karena selisih itu bukan angka kecil. Publik berhak mengetahui agar tidak menimbulkan persepsi negatif,” katanya.
Menurut Bobby, pengelolaan keuangan negara harus mengacu pada prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menegaskan pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat aturan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara juga menekankan bahwa setiap penggunaan anggaran negara wajib tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bobby turut meminta Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Sumatera Utara agar tidak menunggu persoalan semakin besar dan segera melakukan evaluasi menyeluruh.
“Kami meminta Kanwil turun melakukan evaluasi. Karena jika persoalan terus bermunculan, jangan sampai kepercayaan publik terhadap lembaga ikut terganggu. Evaluasi bukan untuk menjatuhkan, tetapi memperbaiki,” tegasnya.
Ia juga menegaskan dukungannya terhadap program reformasi yang dijalankan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, namun menurutnya semangat pembenahan harus benar-benar dirasakan hingga tingkat pelaksanaan.
“Kami mendukung program Menteri Imipas. Tetapi kalau program pembenahan ini serius, maka semua dugaan persoalan harus dibuka terang. Jangan sampai reformasi hanya kuat dalam slogan tetapi lemah dalam pengawasan,” tutup Bobby Sihite.
Laporan AG
